Upgrade Ilmu Tentang SPIP, Pimti Kemenkumham Jateng Serap Materi Dari BPKP

JAKARTA - Selain "ajang" evaluasi dan penyusunan rencana kerja, Rapat Kordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi media untuk menambah pengetahuan.

Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah memanfaatkan kegiatan ini untuk meng-upgrade ilmu dan pemahaman, salah satunya terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Bapas Nusakambangan Berkomitmen Berikan Pelayanan Gratis

Di sesi pertama, hari kedua pelaksanaan Rakor yang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Pimti Pratama Kemenkumham Jateng menyerap materi dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (13/12).

Tampak, Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto, didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Baca juga: Dinyatakan Memenuhi Syarat Administratif dan Subtatif, 31 Warga Binaan Lapas Karanganyar dipindahkan ke Lapas Maximum Security

Secara umum narasumber BPKP memaparkan implementasi SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Beberapa hal yang menjadi penegasan narasumber, yakni pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi. Menurutnya, tujuan yang ditetapkan harus sesuai visi misi, cascading, selaras orientasi hasil atau outcome, sesuai program dan kegiatan yang tepat.

Baca juga: Plt Kalapas Purwokerto Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrasi Serta Fungsional di Lingkungan Kemenkumham Jateng

Selain itu, pimpinan juga dihimbau untuk membangun sistem pengendalian intern yang memadai serta mencapai tujuan organisasi melalui empat tujuan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Narasumber BPKP juga mengungkapkan faktor utama penghambat pembangunan.

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar Hadiri Penutupan Program Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Nusakambangan

"Salah satu yang menjadi penghambat pembangunan kita adalah masih banyaknya kejadian korupsi, " ungkapnya.

Menurutnya, dengan SPIP kita menguatkan integritas dan meningkatkan awareness terkait perilaku koruptif. /aj

Baca juga: Menggali Ilmu WBP Lapas Permisan Manfaatkan Waktu dengan Membaca